Rencana Pemkab Loteng Utang Rp 200 Miliar Masih Dikaji
LOMBOK TENGAH – Pemkab Lombok Tengah sedang kembali mengkaji rencana pinjaman di PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 200 miliar. Rencana peminjaman dilakukan karena terdapat sekitar 25 persen kondisi jalan kabupaten butuh perhatian.
Kajian kembali ini juga dipastikan mengingat pinjaman pemda sebelumnya telah berutang Rp 187 miliar pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dari angka itu, pemda masih harus mencicil sisa utang sebesar Rp 113 miliar hingga tempo waktu tahun 2029.
Wabup Lombok Tengah, HM Nursiah mengatakan, dengan kondisi jalan kabupaten dan juga tuntutan masyarakat yang terus menyuarakan masih adanya 25 persen jalan kabupaten yang membutuhkan penanganan segera. Maka pemda mewacanakan kembali untuk berutang pada PT SMI. “Sudah beberapa kali kita mengajukan pinjaman daerah dan sudah terealisasi, termasuk untuk perbaikan jalan. Kondisi pinjaman kita tinggal empat tahun masa pengembaliannya,” ungkap Nursiah, Rabu (1/07/2026).
Dengan masa empat tahun ini, pihaknya sudah menugaskan jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menelaah dan mengkaji Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mempercepat penyelesaian pinjaman di PT SMI. Harapanya, jika ada peluang di APBD maka penyelesaian utang tersebut tidak sampai empat tahun. “Dengan adanya kajian itu, maka kita akan melanjutkan pinjaman daerah ke PT SMI. Proses pinjaman ini dibahas sampai tingkat pusat. Jadi sembari kita mempersiapkan persyaratannya, kemudian menyampaikan ke PT SMI, kita juga harus sampaikan ke Kementerian Keuangan RI hingga ke Kemendagri terkait rencana itu,” terangnya.
Artinya, sambung Nursiah, tidak sembarangan untuk meminjam tapi pemerintah pusat juga akan menilai kelayakan untuk diberikan pinjaman daerah. Namun yang terpenting, pemda berupaya untuk menyelesaikan sisa utang dari pinjaman sebelumnya. “Kita masih melihat peluang untuk pelunasan lebih cepat. Apakah sisa yang empat tahun bisa kita selesaikan menjadi dua tahun, tentu kita melihat peluang di APBD kita dulu. Pinjaman juga perlu hitung-hitungan kemampuan untuk membayar,” tambahnya. (Dar)
