LOMBOK TENGAH – Pembuatan barcode BBM subsidi untuk alat mesin pertanian (Alsintan) di Kantor Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) HPT dan Keswan Praya Tengah diduga jadi ladang korupsi.
Kepada kabarlombok.id, salah seorang warga Desa Batunyala insial S mengaku dipungut biaya Rp 50 ribu untuk satu Barcode. Pihak UPT kata S beralasan bahwa biaya tersebut sebagai pengganti Alat Tlis Kantor (ATK).
Biaya tersebut dinilai sangat berlebihan. Apalagi kalau hanya untuk mengganti biaya prin barcode yang hanya membutuhkan satu lebar ketas HPS.
” Sepuluh ribu saja terlalu banyak. Semahal apapun kertas dan tinta yang digunakan saya rasa tidak sampai Rp 50 ribu,” keluhnya.
Ia menutrkan, pungutan liar sepeti itu sudah berlangsung lama. Belum lagi saat perpanjangan setiap tiga bulan, masyarakat yang rata-rata kurang mampu diharuskan membayar.
” Setiap hari puluhan orang mengurus Barcode di Kantor HPT dan Keswan Praya Tengah, bisa dibayangkan berapa uang yang terkumpul,” kata S.
Untuk itu ia meminta Bupati dan Dinas Petanian segera bertidak termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) segera bertindak. Karena bagaimanapun juga kata S, keluhan seputar praktek pungli tersebut semakin ramai terdengar di masyarakat. Ia tidak ingin program yang sebenarnya bertujuan baik itu justeru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
Sementara itu Kepala HPT dan Keswan Praya Tengah yang dihubungi via handphone belum memberikan tanggapan apapun. (Dar)
