LOMBOK TENGAH – Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, HL.Sarjana mengingatkan seluruh anggota dewan agar lebih berhati hati dalam mengelola dana Pokir. Hal itu terkait banyaknya sorotan terkait program tersebut akhir-akhir ini.
Politisi PKB itu mengaku heran dengan pernyataan yang kadang-kadang selalu menyinggung tentang anggaran Pokir, hal itu dijelaskannya bahwa itu adalah persepsi keliru. Pokir bukanlah semata-mata untuk kepentingan individu anggota dewan saja, akan tetapi itu semua untuk masyarakat luas. Perlu diingat bahwa Undang-undang mengamanahkan dewan untuk lakukan penyerapan aspirasi lewat dua hal. Yakni melalui Musrenbang dan reses.
Dua sumber aspirasi masyarakat Lombok Tengah inilah yang di padukan hingga menjadi program utuh pemerintah daerah. Dalam hal ini RPJMD yang dituangkan di APBD yang disahkan bersama. Itu semua menjadi program masyarakat Lombok Tengah bukan kemauan dari personal Anggota Dewan semata.
Dijelaskan Sarjana, Pokir boleh direfocusing, saya tidak ada alasan untuk pertahankan itu. Namun kita tetap berharap komunikasi dan koordinasi tetap terjaga sebagai mitra kerja yang baik antara Legislatif dengan Eksekutif,” ungkapnya.
Mengenai Pokir, sesungguhnya bukan untuk kepentingan anggota dewan semata tetapi aspirasi yang harus tereksekusi. Karena masyarakat sudah menunggu. Tidak ada beda hasil Musrenbang dengan hasil reses karena sama-sama aspirasi yang harus dipertanggung jawabkan untuk masyarakat Lombok Tengah.
Memang apapun itu kami retap dan harus mendukung segala langkah yang diambil Pemda Lombok Tengah dengan situasi serba sulit seperti di masa Pandemi ini tapi tentu tidak harus mengambil keputusan sendiri, tanpa melibatkan Legislatif secara langsung maupun tidak langsung.
“ Mari kita jaga kepercayaan masyarakat. Saya tidak mau dengar ada dewan yang bermain Pokir,” pungkasnya. (Dar)
