LOTENG – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendorong pemerintah daerah melakukan upaya-upaya percepatan penyelesaian ruas jalan kabupaten yang rusak. Hal itu perlu dilakukan jika anggaran daerah tidak memungkinkan untuk melakukan percepatan penyelesaian jalan rusak tersebut, skema pinjaman pun tidak menjadi masalah.
“Justru kita mendorong, jika memang sampai harus berutang untuk menjawab aspirasi masyarakat terkait perbaikan ruas jalan kabupaten,” ujar Sekretaris Komisi III DPRD Loteng Ki Agus Azhar, kepada Suara NTB, di kantornya, Senin, 8 September 2025.
Dikatakannya, perbaikan jalan sampai saat ini masih jadi aspirasi banyak masyarakat di daerah ini. Mengingat, dari 800 kilometer ruas jalan kabupaten yang tercatat saat ini, masih banyak di antaranya yang kondisinya cukup memprihatinkan dan butuh penanganan segera.
‘’Sehingga memang dibutuhkan langkah-langkah percepatan. Supaya apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan masyarakat terkait jalan bisa cepat terjawab,’’ ujarnya.
Pun demikian ujar Ki Agus, jika memang skema pinjaman jadi diambil nantinya, pihaknya berharap pemerintah daerah tidak harus menggelontorkan hasil pinjaman untuk perbaikan ruas jalan. Sebagian di antaranya bisa diarahkan untuk mendukung program digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sebagai salah satu upaya untuk menggenjot PAD.
“Kalau meminjam Rp 500 miliar misalnya, Rp 300 miliar bisa diarahkan untuk perbaikan jalan. Sisanya, bisa diarahkan untuk mendukung program peningkatan PAD. Salah satunya digitalisasi pemungutan dan penarikan PAD,” jelasnya.
Jadi banyak ruas jalan kabupaten kualitasnya membaik. PAD juga ikut meningkat, sehingga kalau pun sampai harus berutang dalam jumlah cukup besar tidak jadi masalah karena bisa diimbangi dengan kenaikan besaran PAD setiap tahunnya. Program pembangunan lainnya pun masih bisa dibiayai.
“Skema pinjaman ini salah satu opsi yang masuk akal. Supaya percepatan perbaikan jalan kabupaten bisa dilakukan tanpa mengganggu program-program prioritas pemerintah daerah. Karena tentu kita tidak bisa hanya fokus pada jalan saja. Program-progran prioritas lainnya juga tetap harus mendapat perhatian,” imbuh politisi Partai NasDem ini.
Bagi Pemkab Loteng skema pinjaman bukan hal yang baru. Sejak masa kepemimpinan Bupati Loteng H. M. Suhaili FT., Loteng sudah beberapa kali melakukan pinjaman. Asal arah dan perencanaan serta pelaksanannya tepat, manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. (Dar)
