LOMBKOK TENGAH – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Wirman Hamzani dari Fraksi NasDem, mengecam keras dugaan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas Pringgarata terhadap tenaga kesehatan (nakes).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya keluhan nakes terkait ucapan yang dinilai tidak etis dan merendahkan, di tengah perjuangan mereka menuntut kejelasan dan peningkatan kesejahteraan.
“Pernyataan seperti itu sangat disayangkan. Tidak seharusnya seorang pimpinan fasilitas kesehatan melontarkan kalimat yang dapat merendahkan martabat tenaga kesehatan. Ini justru memperkeruh suasana,” ujar Wirman Hamzani alias hamzan halilintar,Minggu (19/4/2026).
Ia menegaskan, Komisi IV DPRD Lombok Tengah tidak akan tinggal diam terhadap persoalan tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya akan meminta Dinas Kesehatan untuk segera memanggil Kepala Puskesmas Pringgarata guna memberikan klarifikasi di hadapan dewan.
“Kami minta Dinas Kesehatan segera menghadirkan yang bersangkutan ke Komisi IV. Ini penting agar persoalan ini jelas dan tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan,” tegasnya.
Ia juga meminta agar kepala puskesmas pringgarata menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf kepada para nakes paruh waktu yang sedang berjuang agar tidak menimbulkan polemik.
Lebih lanjut, Hamzan Haliintar mantan aktivis tersebut menekankan pentingnya menjaga kondusivitas daerah dengan membangun komunikasi yang baik antara pimpinan fasilitas kesehatan dan para nakes, terutama dalam situasi sulit yang berkaitan dengan kondisi keuangan daerah.
“Semua pihak harus menahan diri dan mengedepankan komunikasi yang sehat. Nakes ini garda terdepan pelayanan kesehatan, jadi harus dihargai, bukan justru ditekan,” katanya.
Ia juga memastikan bahwa DPRD, khususnya Komisi IV, akan terus memperjuangkan aspirasi para tenaga kesehatan, termasuk mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan pengkajian ulang terhadap kebijakan pengupahan nakes.
“Perjuangan nakes ini menjadi perhatian serius kami. Komisi IV akan terus mengawal agar ada solusi yang adil dan manusiawi,” pungkas Hamzan .(Dar)
