LOMBOK TENGAH – Tingginya beban biaya reses yang harus ditanggung kerap dikeluhkan para anggota dewan.
Anggota DPRD Lombok Tengah, H.Suhaidi bahkan mengeluhkan masyarakat yang terkesan lebih menentingkan uang ketimbang kegiatan reses.
Anggota Dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dapil Praya-Praya Tengah itu membeberkan, untuk amplop saja tidak cukup Rp 10 juta. Di Masyarakat kata Suhaidi, ada istilah uang bensin, ditambah lagi uang rokok. Celakanya, kalau tidak ada amplop, kegiatan reses bisa batal lantaran tidak ada peserta.
” Masyarakat kalo tidak ada amplop tidak mau datang,” kata Suhaudi via handphone, Jumat Malam.
Bahkan ada masyarakat yang mematok tarif Rp 50 ribu untuk satu tanda tangan plus uang bensin Rp 50 ribu.
Agus, salah seorang pegiat LSM yang dimintai tanggapannya menyayangkan penomena yang terjadi di masyarakat tersebut. Namun menurutnya, sikap matre masyarakat saat ini, tidak sepenuhnya disalahkan. Jika memang anggota dewan yang bersangkutan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka tidak akan ada permintaan yang macam-macam sebagaimana yang dikeluhkan Anggota dewan Suhaudi saat ini.
” Memang kalau mau cari untung jangan jadi dewan dong. Ini bagaimana tidak “dipalak” kalau lagaknya terkadang seperti menteri,” ungkapnya.
Terlepas dari semua itu pihaknya mendorong Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya segera mengusut kegiatan reses di DPRD Lombok Tengah agar uang negara yang begitu besar tersebut digunakan dengan sebaik mungkin. (Dar)
