LOTENG – Langkah Pemkab Lombok Tengah (Loteng) untuk tidak mengangkat pegawai dari honorer non database disambut positif kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Menurut Ketua Komisi I DPRD Loteng Ahmad Syamsul Hadi jumlah pegawai di Loteng sudah memadai.
Sehingga kalau akan menambah pegawai lagi justru itu akan semakin menambah beban bagi pemerintah daerah.
Terlebih kondisi fiskal Loteng tahun depan sedang tidak bagus. Dengan adanya kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. sehingga kalau tetap mengangkat pegawai, jelas akan semakin menyulitkan pemerintah daerah.
“Terutama beban anggaran belanja pegawai yang saat ini sudah sangat tinggi. Sudah di atas ambang batas yang ditentukan,” sebut Ahmad Syamsul Hadi, kepada watawan, beberapa hari lalu.
Sah-sah kalau memang pemerintah daerah mau menambah pegawai. Tetapi itu harus didasarkan pada kebutuhan. Ditopang dengan kondisi keuangan daerah yang baik. Artinya, jika memang tidak punya cukup uang, jangan memaksakan diri untuk mengangkat pegawai.
Diakuinya kebijakan untuk tidak mengangkat pegawai, khususnya dari honorer non database akan memicu resistensi dan persoalan sosial. Salah satunya akan menambah jumlah pengangguran semi terbuka. Mengingat jumlah honorer non database di Loteng cukup banyak. Tapi itu risiko yang harus dihadapi.
“Di setiap kebijakan pasti akan resikonya. Termasuk keputusan untuk tidak mengangkat pegawai dari honorer non database ini. Dari pada kemudian tetap memaksa untuk mengangkat pegawai, tetapi justru mendatangkan masalah yang juah lebih besar,” imbuhnya.
Pasalnya, ketika memutuskan untuk mengangkat pegawai dari honorer non database, pemerintah harus siap dengan konsekuensi anggaran. Karena tidak mungkin mengangkat pegawai tapi tidak menyediakan anggaran untuk gaji ataupun honornya. “Tidak kalah penting, aturan juga sudah dengan tegas mengatur tidak boleh lagi ada pengangkatan tenaga honorer,” ujar Ketua DPD Partai NasDem Loteng ini.
Kondisi ini juga hendaknya dipahami oleh masyarakat. Jangan memaksakan agar pemerintah daerah mengangkat pegawai honorer. Karena kemampuan anggaran daerah masih sangat terbatas. Disatu sisi masih banyak persoalan pembangunan yang harus diurus serta butuh dukungan anggaran daerah.
“Prinsipnya, selama itu langkah baik kita tetap didukung. Apapun resikonya, harus dihadapi,” tegasnya seraya menambahkan, tidak sekarang Pemkab Loteng terus berupaya maksimal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai solusi ke depannya, ketika butuh pegawai bisa mengangkat pegawai, karena sudah diimbangi dengan keuangan yang memadai. (Dar)
