KABARLOMBOK – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sukses mengentaskan sebanyak 13 ribu warga miskin atau sekitar 1,39 persen dalam setahun terakhir. Capaiannya tersebut pun mendapat apresiasi dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng. Meski demikian Pemkab Loteng diingatkan supaya tidak cepat puas diri apalagi sampai terlena dengan angka-angka yang dicapai.
Iklan online
“Banyak indikator dan variable yang digunakan dalam mengukur angka kemiskinan. Kaitannya dengan penurunan kemiskinan di Loteng harus dilihat apakah inklusif (menyuluh) dan merata atau tidak. Jangan sampai kemiskinan hanya turun diwilayah-wilayah tertentu saja. Itu yang kemudian diklaim menyeluruh,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Loteng Ahmad Syamsul Hadi, kepada Suara NTB, Kamis, 25 September 2025.
Iklan online
Dengan kata lain, jangan sampai program-program pengentasan kemiskinan hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat saja. Tetapi tidak dirasakan oleh masyarakat lainnya yang semestinya juga turut mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Sehingga angka-angka yang diraih kesannya hanya sebagai hiburan. Karena dampaknya tidak dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat.
Untuk itu pihaknya mendorong Pemkab Loteng bisa lebih fokus dalam upaya menekan angka kemiskinan kedepannya. Melalui dukungan program yang jauh lebih nyata yang benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat miskin di daerah ini secara luas. Supaya derajat ekonomi masyarakat di daerah bisa terus meningkat.
“Ke depan, langkah-langkah dan program pengentasan kemiskinan harus lebih jelas. Ditopang dengan kabinet yang kuat yang mampu menjabarkan serta melaksanaan program dengan optimal. Sehingga upaya pengentasan kemiskinan di Loteng lebih maksimal lagi,” imbuh Ketua DPD Partai NasDem Loteng ini.
Tidak kalah penting persoalan faktual yang terjadi di masyarakat sekarang juga harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah. Di sektor pertanian dan perkebunan misalnya, harga beberapa komoditi sedang anjlok. Salah satunya tembakau. Kalau persoalan tersebut tidak diselesaikan, maka dikhawatirkan bisa memicu kemiskinan baru.
Kemudian persoalan kelangkaan LPG dan bebarapa persoalan yang berkaitan langsung dengan masyarakat bawah lainnya. “Terhadap persoalan faktual kekinian yang terjadi dimasyarakat kita berharap pemerintah daerah lebih responsive. Karena itu juga bisa berdampak pada angka kemiskinan jika tidak segera diselesaikan,” tandasnya.
Sesuai laporan Badan Pusat Statistisk (BPS) Loteng menyebutkan angka kemiskinan di Loteng turun sebesar 1,39 persen. Dari sebelumnya sebesar 12,07 persen di tahun 2024 lalu, kini menjadi 10,69 persen. Raihan tersebut sukses mengantarkan Loteng masuk tiga besar daerah dengan persentase kemiskinan terendah di NTB.
Loteng berada di bawah Kota Mataram dan Kota Bima. Walaupun secara angka absolut jumlah penduduk miskin di Loteng masih cukup besar mencapai 109 ribu orang. Dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa. (Dar)
