LOMBOK TENGAH -Desakan komitmen keseriusan pemerintah untuk perbaikan tata kelola ruang kawasan Mandalika dan sekitarnya di Pujut, Lombok Tengah bermunculan paska banjir yang menerjang wilayah tersebut pada beberapa hari di minggu akhir Februari.
Fraksi NasDem DPRD Lombok Tengah melalui wakil ketua fraksi, Murdani, melontarkan desakan agar pemerintah serius untuk tidak hanya memperbaiki tata kelola kawasan premium tersebut, namun juga menyangkut penegakan aturan dan memastikan tanggung jawab masing-masing pihak yang memiliki kewenangan mengelola Kawasan.
“Tidak hanya pemerintah Lombok Tengah, tapi yang juga besar tanggung jawab itu adalah Pemprov NTB, pemerintah pusat, dan ITDC,” tegasnya melalui rilis keterangannya, Sabtu (02/03/2026).
Pelanggaran tata ruang dan eksploitasi lingkungan yang tidak terkendali, seperti pembangunan villa dan hotel yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah berdampak besar pada kerusakan lingkungan yang mengakibatkan banjir bandang dan longsor.
“Terkait kawasan Mandalika, bahkan selatan hingga ke timur secara keseluruhan ini kan sudah berkali dan sangat sering kita suarakan dan desak pemerintah. Tapi kok kayak yang budek ya, pemerintah kayak abai gini,” kesal wakil ketua Fraksi NasDem ini.
Menurutnya, daya dukung dan daya tampung lingkungan yang seharusnya menjadi prinsip dasar dalam pembangunan itu banyak diabaikan oleh banyak investasi pembanguan.
“Mereka sepertinya memanfaatkan celah lemahnya penegakan hukum,” duga Murdani.
Untuk itu, anggota Komisi II DPRD Lombok Tengah yang juga mantan Direktur Walhi NTB ini mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan penguatan sistem pengawasan dan mengintegrasikan pengelolaan lahan dengan rencana tata ruang yang ada.
“Dan yang tak kalah penting adalah kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta terutama ITDC harus berkomitmen. Tidak hanya dengan narasi-narasi saja, tapi lewat tindakan nyata,” kata Murdani. (Dar)
