LOMBOK TENGAHPOLITIK

Wabup Loteng Tanggapi Kritik dan Masukan DPRD

KABARLOMBOK – DPRD Kabupaten Lombok Tengah menggelar rapat paripurna pada Jum’at, 13 Juni 2025 dengan agenda penting yang menandai pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis.

Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD ini dipimpin oleh Wakil Ketua II, H. L. Sarjana, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, H. M. Nursiah, unsur Forkopimda, serta jajaran pemerintah daerah.

Dalam paripurna tersebut, Wakil Bupati Nursiah menyampaikan jawaban resmi atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Ia menjawab satu per satu kritik dan masukan fraksi secara rinci, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan arah pembangunan daerah.

Selanjutnya, DPRD juga menyampaikan jawaban atas pendapat kepala daerah terkait Ranperda inisiatif DPRD tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Anggota DPRD Wirman Hamzani didaulat menjadi juru bicara. Ia menegaskan bahwa DPRD mendorong hadirnya regulasi kuat untuk menjamin eksistensi dan pemberdayaan pesantren di Lombok Tengah.

“Pesantren harus mendapat dukungan penuh, baik dari sisi kelembagaan, pendanaan, maupun program pemberdayaan. Ini bentuk keberpihakan daerah pada pendidikan keagamaan,” kata Wirman.

 

Paripurna juga menghasilkan keputusan pembentukan dua Panitia Khusus (Pansus), yaitu:

Pansus I: Membahas Ranperda RPJMD 2025–2029.

Pansus II: Membahas Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Wakil Ketua II DPRD, H. L. Sarjana, dalam arahannya menekankan pentingnya profesionalisme dan ketepatan waktu dalam kinerja kedua pansus tersebut. Ia juga menyerukan kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif demi melahirkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan daerah.

“Regulasi yang dilahirkan harus menjawab tantangan pembangunan, khususnya dalam sektor pendidikan keagamaan dan perencanaan pembangunan jangka menengah,” pungkasnya.(Dar)

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button