KABARLOMBOK – Sepakterjang Organisasi Masyatakat (Ormas) belakangan ini mulai banyak dikeluhkan masyarakat.
Maraknya aksi premanisme berkedok Ormas tersebut kemudian mendapat atensi khusus dari Pemkab Lombok Tengah, salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) terpadu penanganan Ormas.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbanpol) Lombok Tengah, Murdi, AP mengungkapkan bahwa pembentukan Satgas tersebut merupakan instruksi pemetintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dikatakan Murdi, tindakan premanisme berkedok Ormas yang marak saat ini, merupakan salah satu persoalan di masyarakat. Laporang mengenai adanya Ormas yang main hakim sendiri, mengganggu ketertiban umum maupun investasi, penting untuk ditangani secara serius. Tidak hanya pemerintah daerah, hal tersebut sedah seharunya menjadi atensi semua pihak termasuk para tokoh masyarakat yang menjadi salah satu unung tombak dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Murdi mengungkapkan, Satgas Terpadu terdiri dari unsur TNI-Polri, Badan Intelijen Negara, BAIS, Kejaksaan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Lombok Tengah.
Dengan telah terbentuknya Satgas Terpadu ini, Murdi meminta kepada semua pihak untuk melapor jika menemukan Ormas yang melakukan pemerasan atau premanisme lainnya.
“Kalau ada yang memeras apalagi dengan kekerasan, siapapun dia kami sikat habis. Jadi segera lapor ke Kantor Bakesbangpol Dagri, tentunya dengan bukti ,” kata Murdi, Selasa, (13/5/2025).
Murdi menegaskan, dengan setelah terbentuknya Satgas Terpadu Penanganan Ormas bukan berarti masyarakat tidak boleh menyampaikan aspirasi di muka umum. Dalam hal ini pemerintah hanya ingin agar Ormas lebih tertib dan tidak melakukan dalam menyampaikan aspirasi ataupun melaksanakan kegiatan lain di masyarakat. Pihaknya juga meminta Camat, Kepala Desa, Lurah maupun kepala lingkungan agar lebih aktif memantau pergerakan Ormas di wilayahnya.
” Jangan takut melapor, kerahasiaan identitas dijamin,” pungkasnya. (Dar)
