KABARLOMBOK.ID – Puluhan sarana pendidikan di Lombok Tengah dalam kondisi rusak dan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Anggota Komisi III DPRD Lombok Tengah, H.Suhaidi ST mengatakan, berdasarkan PMK 12 tahun 2024 dicantumkan dana pokok pikiran untuk pendidikan 40 persen, kesehatan 20 persen, dan 40 untuk bidang umum.
“Ya sesuai aturan itu bisa sangat membantu karena kita wajib memgalokasikan, kalau tidak bisa memenuhi itu bidang pendidikan yang 40 persen dan yang lain dikesampingkan,” tegasnya kepada wartawan, Senin (04/02/2025).
Sementara itu terkait penggunaan pokir untuk memperbaiki sejumlah sekolah rusak tersebut wajar dikatakan oleh Wabup dan memang bisa dilaksanakan.
Sementara untuk bidang kesehatan dirinya mengusulkan perbaikan sejumlah Polindes dan bantuan dana untuk persediaan makanan tambahan untuk posyandu.
“Saya berharap sektor pendidikan benar-benar diprioritaskan ,” pungkasnya.(dar)
