KABARLOMBOK – Ketua komisi IV DPRD Lombok Tengah Muhammad Mayuki mempertanyakan urgensi sekolah rakyat baru, terutama di wilayah yang sudah memiliki ponpes dan sekolah lain. Mayuki juga menyinggung masalah tata kelola izin pendirian sekolah yang tidak konsisten.
Oleh karena itu, Mayuki meminta pemerintah daerah lebih memprioritaskan pemberdayaan pondok pesantren (ponpes) yang telah ada ketimbang membangun sekolah rakyat baru.
“Kami ingin lebih megoptimalkan pendidikan berbasis masyarakat yang telah terbukti berdikari dan berdedikasi. Bukan kami tidak mendukung sekolah rakyat, tetapi kami dari Komisi IV berharap pemerintah lebih memberdayakan ponpes yang lahir dari inisiatif dan swadaya masyarakat,” kata Muhammad Mayuki, Jumat (25/4/2025).
Ditegaskan Mayuki, ponpes ini dibangun tanpa mengharapkan bantuan dana dari awal, namun mampu berjalan bahkan melampaui kualitas sekolah negeri dalam beberapa aspek.
Mayuki kembali menyoroti tata kelola izin pendirian sekolah yang tidak konsisten. Mayuki memberikan contoh, ada yayasan yang ingin mendirikan SMP baru padahal di sekitarnya sudah ada SMP dan madrasah tsanawiyah, bahkan sekolah negeri. Hal Ini menunjukkan perlunya penataan mekanisme perizinan.
Bagi Mayuki, sekolah rakyat mungkin diperlukan di lokasi tertentu yang benar-benar kekurangan fasilitas pendidikan, tetapi hal ini harus dikaji secara mendalam.
Sementara di Lombok Tengah sudah ada lebih dari 300 ponpes dengan jenjang pendidikan lengkap, dari PAUD hingga setara SMA. Pihaknya juga sedang menyusun Perda Penyelenggaraan Ponpes untuk memperkuat regulasi.
“Kami berharap pemerintah fokus memberdayakan ponpes melalui peningkatan kualitas guru dan fasilitas penunjang. Daripada membangun baru, lebih baik kita perbaiki apa yang sudah ada. Itu lebih efektif dan efisien,” beber Mayuki.
Menurut dia, ponpes memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan komitmen untuk mencerdaskan bangsa serta meningkatkan sumber daya manusia di Lombok Tengah.
Mayuki menyoroti bahwa sekolah negeri kerap terikat aturan dan bergantung pada bantuan daerah, sehingga kurang memiliki inisiatif mandiri. Sebaliknya, ponpes mampu menghasilkan pendidikan berkualitas dengan keterbatasan sumber daya.
“Ponpes telah berkontribusi besar dalam menuntaskan pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM. Mengapa kita tidak fokus meningkatkan kualitas yang sudah ada, ketimbang membangun yang baru? Biaya pembangunan baru bisa membengkak, apalagi dengan anggaran yang sudah diefisiensi,” pungkasnya. (Dar)
