LOTENG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) Ahmad Rifai menyuarakan kekhawatiran mendalam mengenai memburuknya harga tembakau yang dihadapi petani. Kondisi ini dikhawatirkan bakal menjadi fenomena gunung es yang dapat memicu gejolak sosial jika tidak segera ditangani.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan bahwa banyak petani tembakau yang mengeluhkan merosotnya harga jual tembakau mereka dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menilai perusahaan pembeli dinilai tidak peduli dengan nasib para petani.
“Berat juga persoalan ini. Hal ini harus diatasi cepat. Jangan sampai timbulkan riak. Tidak ditanggapi akan ribut,” tegas Rifai saat diwawancarai pada Senin, 8 September 2025.
Ia mendesak agar Bupati Lombok Tengah dan Gubernur NTB segera turun tangan mencari jalan keluar. Menurutnya, penanganan yang lambat hanya akan memperkeruh situasi. “Segera ditanggapi oleh Bupati dan Gubernur. Sama Dinas Pertanian segera carikan jalan keluar, jangan menunggu ribut. Panggil perusahaan dan berikan solusi,” imbaunya.
Ia juga menekankan bahwa persoalan ini merupakan barang atau kewenangan dari tingkat provinsi, sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. “Gubernur dan Bupati harus duduk bersama. Kami hanya mengumpulkan aspirasi, tidak memiliki kewenangan penyelesaian. Kita harapkan Bupati dan Gubernur,” ujarnya.
Sebagai solusi cepat, ia mengusulkan agar perusahaan daerah milik provinsi dapat ikut serta dalam membeli hasil panen petani untuk menstabilkan harga.
Kekhawatiran lainnya yang disampaikan adalah maraknya aktivitas pembeli gelap. Hasan Rahman menduga ada “permainan” di tingkat provinsi dan menyinggung soal keberadaan “perusahaan gelap” yang justru dapat memicu distorsi harga.
“Pembeli gelap tugas Pemda untuk menertibkan. Ada apa, mungkin ada permainan provinsi. Perusahaan gelap jadi pendorong untuk beli tembakau lebih mahal, tetapi ini tidak terkendali,” jelasnya.
Untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif, pihaknya mendorong diadakannya pertemuan yang melibatkan perwakilan petani, pemerintah, dan perusahaan untuk duduk bersama dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak, sebelum gunung es masalah ini benar-benar meledak. (Dar)
