KABARLOMBOK – Alokasi dana bagi hasil PT.AMTN, terus menjadi polemik. Sorotan tidak hanya diarahkan ke pihak eksekutif, pimpinan dan anggota DPRD Lombok Tengah, juga mulai jadi bulan bulanan.
Sejumlah pihak yang dimintai tanggapannya bahkan mencurigai adanya kongkalikong antara Pemkab dan DPRD Lombok Tengah. Para anggota dewan khususnya unsur pimpinan DPRD Lombok Tengah, bahkan diduga ikut kecipratan.
Dalam hal ini mereka mendesak pihak kepolisian dan kejaksaan segera memanggil dan memeriksa para pihak yang diduga terlibat, khususnya ketua dan pimpinan DPRD Lombok Tengah yang banyak tahu terkait persoalan tersebut.
Seperti diketahui, dana bagi hasil perusahaan raksasa tersebut ke Lombok Tengah tahun 2024 mencapai Rp. 74 Miliar dan diterima Pemda dalam tiga tahap.
Anehnya, dari Rp.74 Miliar lebih itu ternyata hanya dibahas DPRD Lombok Tengah diduga hanya sebesar Rp.39 Miliar di. Sementara sisanya Rp. 35 Miliar lebih tidak dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar).
Sementara itu, mantan ketua DPRD Lombok Tengah, M.Tauhid saat dikonfirmasi wartawan via watshap, Senin (24/03/2025) tidak mau terlalu menanggapi persoalan tersebut. Namun pihaknya berjanji akan mempelajari persoalan tersebut. Politisi Partai Gerindra tersebut pun meminta wartawan menanyakan langsung ke pemerintah daerah.
” Nani saya buka catatan. Atau tanya pak Kaban BKAD,” ujarnya singkat. (Dar)
